Secara umum kondisi nelayan di negeri ini masih cukup memprihatinkan. Sebagian besar masyarakat nelayan masih termasuk dalam kategori keluarga miskin. Akibatnya, profesi nelayan belum mampu menjadi mata pencaharian hidup idaman masyarakat.
Kondisi ini tentu sangat kontradiktif dengan potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Potensi garis pesisir pantai yang menyelimuti nusantara sebanyak 70 persen jika dikelola dengan benar bisa jadi lebih dari minyak bumi dan gas. Namun kenyataannya, jumlah ekspor produk perikanan di Indonesia tidak lebih besar dari negara tetangga seperti Thailand. Seharusnya nelayan menjadi penggerak kemajuan ekonomi bangsa.
Memperdayakan Nelayan
Pemerintah memiliki peran penting dan memberikan prioritas lebih terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Kebijakan yang berpihak terhadap sektor perikanan dan kelautan pun terus dibuat. Pemerintah menargetkan sektor perikanan sebagai penyumbang devisa utama di Indonesia.
Potensi maritim Indonesia sangatlah besar. Melalui pemberdayaan nelayan diharapkan dapat menjadi penyumbang terbesar perekonomian bangsa.
Salah satu kebijakan itu adalah menjamin kemudahan dalam akses permodalan untuk nelayan dari perbankan serta kemudahan membuat sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selama ini masih terjadi diskriminasi yang dilakukan lembaga keuangan dan perbankan dalam memberikan kredit kepada nelayan kecil. Rendahnya pencairan kredit tersebut berimbas pada rendahnya produktivitas nelayan.
Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi produk hasil perikanan, dan peningkatan kemampuan teknis bagi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tujuan kebijakan ini agar mampu memberdayakan nelayan sehingga kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk menggapai itu, para nelayan tersebut harus dididik untuk mengenal bisnis. Sehingga bisa menjadi pelaku usaha yang handal dan bukan hanya sebagai objek semata oleh pengusaha ikan yang lebih besar.
Melalui kemampuan kompetensi bisnis tersebut, para nelayan diharapkan akan bisa memanfaatkan segala potensi perairan Indonesia sebagai sumber mata pencaharian. Sedangkan untuk para pembudidaya mampu menghasilkan produk perikanan yang berkualitas.
Masyarakat pesisir diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki. Para pengolah mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global.
Untuk mencapai target program ini dibutuhkan dari Kementerian atau lembaga pemerintah, perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya dapat terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat pesisir lainnya.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun sejumlah aturan di bidang penanaman modal industri perikanan nasional. Salah satunya adalah mengenai skema penanaman modal asing (PMA) dan nasional (PMDN) di kegiatan usaha penangkapan dan pengolahan ikan Indonesia.
Adanya ketentuan penanaman modal tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah membangkitkan bisnis penyimpanan hasil tangkapan (cold storage) nasional yang redup lantaran banyaknya kegiatan ekspor ikan oleh kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Upaya ini juga diyakininya dapat memberi nilai tambah terhadap komoditas ikan yang akan berdampak pada meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan memang sedang menjadi sorotan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendesak nasib nelayan diperjuangkan kesejahteraannya dengan melibatkan peran dan keikutsertaan nelayan secara langsung dalam mewujudkan kehidupan lebih baik bagi nelayan.
Kadin mendorong dan bersinergi dengan pemerintah, ter khusus di sektor Kelautan dan Perikanan untuk bersama-sama nelayan mewujudkan program-program pro nelayan. Sejumlah program unggulan dan realisasi program-program pro-nelayan seperti, pembangunan tol laut, infrastruktur perikanan yang melibatkan nelayan.
Keterlibatan nelayan secara langsung dalam pembangunan infrastruktur merupakan sebuah upaya membangun trust dan memberdayakan masyarakat nelayan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraannya seperti halnya pemberdayaan petani.
Lebih lanjut, sejumlah pemetaan tentang perikanan dan kelautan yang melibatkan nelayan harus dilakukan. Seharusnya realisasi program-program pro nelayan, segera bisa dikerjakan sebagai wujud komitmen pemerintah kepada pengembangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pembangunan infrastruktur nelayan.
Pemberdayaan Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
